Jakarta, Faktual24.Com – Anggota DPR RI Komisi I, Bobby Adhityo Rizaldi, mendukung kebijakan pemerintah terkait migrasi Televisi (Tv) analog ke digital. Sabtu, (5/11/22).
Selain itu, Bobby menyebut persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang diungkit Hary Tanoe hanya masalah teknis karena klaster lain tetap berjalan. Yang terpenting, menurut Bobby, pemerintah harus satu suara untuk tetap menerapkan migrasi ke TV digital.
Sebelumnya, bos MNC Group yang juga Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengkritisi kebijakan migrasi televisi analog ke televisi digital atau analog switch off (ASO) dengan menyebut masyarakat kecil dirugikan.
“Yang utamanya pemerintah satu suara untuk tetap menjalankan hal ini dan harus disosialisasikan,” ujar Bobby.
Bobby selanjutnya menyinggung distribusi set top box atau STB oleh Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta (LPP dan LPS). Bobby menyebutkan distribusi STB harus benar-benar matang.
“Kedua, pemerintah juga harus memastikan ASO ini masyarakat terdampak itu harus siap diberi set top box. Betul juga dari LPS, tapi kan LPS juga punya kewajiban menyediakan set top box. Sudah sesuai belum kewajibannya mengedarkan LPS,” katanya.
Bobby menegaskan dukungannya kepada pemerintah untuk melaksanakan migrasi TV analog ke TV digital. Dia kembali mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk duduk bersama guna memastikan tidak ada masalah ke depannya.
“Secara garis besar dengan dua poin tersebut, saya di Komisi I mendukung untuk pemerintah melaksanakan hal tersebut, penegakan peraturannya,” ujar Bobby.
“Karena pemerintah sudah jalan, kita dukung yang penting semua stakeholder bersepakat baru nanti kita beresin teknisnya,” kata Bobby.
Selain itu, Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan ini menilai siaran digital banyak manfaatnya bagi masyarakat yang bisa mengaksesnya. Bobby mendukung pemangku kepentingan segera mendistribusikan STB bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Bila masyarakat bisa akses, tentu siaran digital ini bermanfaat, banyak konten beragam dari edukasi, hiburan, informasi, dan lain-lain. Tapi kalau terkendala akses, untuk masyarakat tidak mampu, harus diberikan set top box,” katanya. (Red)