Milad ke-77, PB HMI Nyatakan Sikap Indonesia sedang Tidak Baik

Redaksi

Redaksi

Milad ke-77, PB HMI Nyatakan Sikap Indonesia sedang Tidak Baik
Mahfud bersama kader HMI saat menyatakan sikap Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Jakarta, Faktual24.Com – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), menggelar milad HMI ke-77 di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jakarta selatan.

Ketua Umum PB HMI MPO, Mahfut Khanafi mengatakan, umur HMI tidak lagi muda. Karena itu, HMI dituntut mengubah cara berpikir yang lebih baik, mandiri, dan berkarakter.

“Dengan narasi berdaya saing, kami mengajak seluruh pengurus, alumni, dan kader untuk saling bergandengan membangun kolaboratif produktif demi cita-cita bersama,” kata Mahfut, dalam sambutannya pada senin, (5/2/2024).

Dalam acara milad itu, Mahfut mengajak seluruh kader HMI menyatakan sikap bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut Mahfut, ditahun politik 2024 ini terjadi sejumlah penyelewengan yang sengaja dibiarkan dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Terjadi konflik kepentingan yang menguntungkan segelintir pihak dan secara jelas dipertontonkan,” terangnya.

Selanjutnya, Mahfut menjelaskan demokrasi Indonesia dalam kondisi darurat. Pasalnya, indeks demokrasi dan persepsi korupsi terjadi penurunan, lalu melenggangnya UU Omnibus Law, kemudian matinya marwah Mahkamah Konstitusi, bahkan suramnya Ekonomi Indonesia.

“Tambah lagi, bantuan sosial di gelontorkan hingga 500 Triliun, gaji pejabat dinaikkan, sementara rakyat harus mengais-ngais sisa beras didapur,” ucapnya.

Berdasarkan hal itu Mahfut Memberikan tuntutan untuk perbaikan demokrasi dan keadaan Bangsa Negara Indonesia.

Adapun tuntutan PB HMI MPO sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024.

2. Menuntut seluruh jajaran Menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun tim sukses partai politik/calon presiden untuk mengundurkan diri.

3. Mendesak lembaga yudikatif untuk berlaku adil dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran pemilu 2024 secara berimbang.

4. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga integritas dan indepedensi.

5. Meminta kepada seluruh Aparatur Negara untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas dengan cara berjarak pada kontestasi Pilpres. (Asep)